News and Events
Jakarta, 25 July 2016

IIF Became the Platinum Sponsor of the 2nd Annual Indonesia Infrastructure Conference

This year, IIF again became the platinum sponsor of the 2nd Annual Indonesia Infrastructure Conference organized by Euromoney Conference from the 24th to 25th of May 2016 at Grand Hyatt Jakarta. This event was attended by both international and domestic players of the infrastructure industry in Indonesia. The Board of Management of IIF also participated actively by becoming speakers in several sessions during the event.

Through this event, IIF hopes that the players of the industry will get to know IIF not only as a private non-bank financial institution for infrastructure that acts as a catalyst in the development of infrastructure in Indonesia, but also as a unique institution that was established by the Government of Indonesia to encourage the private sector to engage in the construction and development of infrastructure in Indonesia.

Jakarta, 28 December 2015

Kendala Percepatan Pembangunan: 42.000 Aturan Menghambat

Bisnis, 14 Desember 2015, Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat ini ada sekitar 42.000 peraturan baik berupa peraturaKendalan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, hingga peraturan menteri yang dinilai membelenggu percepatan pembangunan.

 

 

Jakarta, 28 December 2015

Lelang Infrastruktur : Pemerintah Diharapkan Berorientasi Kualitas

Kompas 21 Desember 2015, Penyedia jasa konstruksi berharap proses tender proyek pemerintah berorientasi pada kualitas, bukan hanya harga terendah. Untuk itu, rencana pemerintah memeriksa penawaran harga hingga 20 persen lebih rendah dari nilai proyek perlu konsisten dilakukan.

“Kami telah memberikan masukan kepada pemerintah agar penawar terendah dalam proses lelang tidak mutlak menjadi pemenang. Tidak hanya di proyek Kementerian PUPR, tetapi semua proyek pemerintah. Kami ingin pemerintah mengutamakan kualitas,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa, Minggu (20/12), di Jakarta.

Andi mengatakan, persoalan harga dalam proses tender sangat krusial karena menyangkut kualitas. Dengan harga yang rendah, dikhawatirkan kualitas pembangunan dapat dikorbankan.

Oleh karena itu, menurut Andi, pemerintah harus melihat dengan cermat komponen penawaran dengan harga lebih rendah dari 20 persen. Namun, hal itu bukan berarti harga yang rendah pasti mengorbankan kualitas.

“Bisa jadi kontraktor tersebut sudah memiliki stok material, seperti batu dan semen dan memiliki alat. Tugas pemerintah adalah mengecek bahwa penawaran yang rendah itu ada dasarnya,” kata Andi.

Selain itu, Andi berharap kontraktor besar menggandeng kontraktor lokal atau daerah untuk mengerjakan proyek besar sehingga bukan persaingan yang dibentuk, melainkan kerja sama.

Secara terpisah, sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk menghindari kompetisi harga yang tidak sehat, pihaknya akan melihat lebih detail penawaran dengan harga kurang dari 20 persen.

“Kami sedang memikirkan, penawaran kurang dari 80 persen harus dilihat lebih detail karena di dalam aturan lelang, (pemenang tender adalah) penawaran terendah yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis,” ujar Basuki.

Kriminalisasi

Menurut Basuki, dalam proses tender, kelompok kerja ataupun unit lelang pengadaan (ULP) sering ragu atau takut untuk memutuskan pemenang jika bukan yang terendah. Sebab, jika pemenang lelang bukan penawar dengan harga terendah, hal itu akan menimbulkan pro-kontra. Hal itu juga berpotensi menjadi kasus atau yang istilahkan Basuki sebagai “dikriminalisasi”.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, jika harga penawaran mencapai 80 persen atau lebih rendah dari itu, proses lelang akan ditangani oleh direktorat jenderal terkait untuk melihat detail penawaran yang diajukan. “Jadi, orientasinya kualitas,” katanya.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga mengerjakan proyek infrastruktur sejak awal Januari 2016. Selain itu, terobosan diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Hingga saat ini, 3.538 paket proyek senilai Rp 32,17 triliun sudah dilelang (Kompas, 17/12). (NAD)

Jakarta, 28 December 2015

Fasilitas Fiskal Disiapkan : Pengembangan 14 Kawasan Industri Dipercepat

Kompas 21 Desember 2015, Kementerian Perindustrian mengarahkan kawasan industri harus menarik dan menyebar. Sejumlah fasilitas fiskal dan nonfiskal disiapkan pemerintah. Fasilitas fiskal bagi pengembangan kawasan industri di Indonesia timur, seperti Papua, akan lebih besar dan paling lama.

“Kawasan industri harus menarik agar penyewa bisa segera berinvestasi,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono, di Jakarta, akhir pekan lalu. Terkait hal itu, pihaknya mencoba memasukkan fasilitas fiskal, seperti pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan, bea masuk, atau pajak pertambahan nilai.

“Fasilitas nonfiskal bisa berupa kemudahan dalam membangun dan mengelola energi, seperti pembangkit listrik dan sebagainya. Itu untuk domain pusat,” kata Imam.

Pemerintah juga membuka ruang agar daerah bisa memberikan fasilitas yang menjadi domain pemerintah daerah bagi pengelola kawasan industri dan penyewa. Ada 18 item yang bisa diberikan pengurangan atau penghapusan, seperti pembebasan dari pajak penerangan jalan atau yang lain yang menjadi domain pemda.

Terkait penyebaran kawasan industri, lanjut Imam, pemerintah berupaya membuat terobosan. “Kementerian Keuangan akan memberlakukan fasilitas fiskal yang tidak single price, artinya berjenjang. Selama ini, fasilitas diberlakukan sama, baik di Papua maupun Jawa Barat,” katanya.

Nantinya, kawasan industri di Papua akan diberi fasilitas fiskal paling besar dan paling lama. Ada tahapan pemberian fasilitas untuk wilayah lain. Namun, yang diberlakukan di Jawa, tarif normal. Hal itu akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri.

Selain itu, pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kawasan Industri Halal. “Thailand sudah mulai mengekspor produk, terutama makanan dan minuman halal,” kata Imam. Indonesia harus bisa mengejar Thailand dalam mengekspor produk halal. “Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga sarana ibadah, kosmetika, dan produk halal lain,” kata Imam.

Menurut Imam, Kemenperin terus mempercepat pengembangan 14 kawasan industri prioritas. Percepatan dimaksud menyangkut aspek pembangunan infrastruktur fisik berupa fasilitas dan jaringan transportasi, energi, dan komunikasi. Percepatan itu dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kemenperin dan kementerian lain.

Selain percepatan infrastruktur, pemerintah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di 14 kawasan industri sehingga inklusif. Artinya, kawasan industri itu bisa memberdayakan SDM di sekitar lokasi. Untuk itu, telah digelar pelatihan mekanikal dan elektrikal selama sebulan bagi SDM di kawasan industri Bantaeng dan Konawe, masing-masing sebanyak 200 orang.

“Kami membangun politeknik di Morowali dan nanti juga akademi komunitas di Bantaeng untuk mempercepat inovasi dan teknologi,” kata Imam.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengapresiasi Kemenperin yang telah memulai penetapan standar teknis atau pedoman teknis bagi kawasan industri di Indonesia.

Restrukturisasi mesin

Kementerian Perindustrian berupaya membantu pelaku industri kecil menengah meremajakan mesin. “Program bantuan diwujudkan melalui keringanan potongan harga pembelian mesin dan peralatan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Busharmaidi.

Nilai keringanan potongan harga bagi industri kecil berkisar 35-45 persen dari harga pembelian. Nilai keringanan potongan harga bagi industri menengah 25-35 persen. Besaran nilai potongan per perusahaan per tahun anggaran maksimal Rp 500 juta dan minimal Rp 10 juta.

Menurut Busharmaidi, pada 2015, ada 112 IKM dari 19 provinsi yang menerima bantuan program pembelian mesin. Total potongan harga yang diberikan untuk mendukung ratusan IKM itu sekitar Rp 12 miliar. Penerima program itu meliputi industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, kimia dan barang kimia, industri mesin dan perlengkapan, logam dan komponen, mebel serta kayu. (CAS)

Jakarta, 28 December 2015

Lelang Proyek Infrastruktur: DKI Pembangunan Jaya

Bisnis, 18 Desember 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan PT Pembangunan Jaya untuk lelang sejumlah lelang proyek infrastruktur di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pernama mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu diminta ikut serta dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, rumah susun, sekolah, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)

DKI

 

Jakarta, 28 December 2015

Megaproyek Pembangkit 25.000 MW: Pemerintah Bantu Bebaskan Lahan

Bisnis, 23 Desember 2015, Pemerintah segera turun tangan membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan pembangunan listrik berkapasitas total 35.000 megawatt, guna memastikan megaproyek tersebut dapat selesai dengan target pada 2019.

“Pokoknya untuk masalah lahan kami [pemerintah] akan bantu. Nanti diserahkan langsung ke Menteri Agraria dan Tata Ruang,”, ujar Presiden Joko Widodo saat bertatap muka dengan 150 mitra kerja PLN di Istana Negara, Senin (22/12).

MG

Jakarta, 28 December 2015

Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia

Angga Aliya – detikfinance

Minggu, 27/12/2015 18:28 WIB

Jakarta -Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP PLTS) 5 MWp, di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

PLTS berkapasitas 5 MWp ini dibangun oleh PT LEN Industri (Persero) yang bertindak sebagai IPP. Dalam sambutannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan bahwa ini merupakan PLTS terbesar yang pernah dibangun di Indonesia.

Seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (27/12/2015), Sudirman juga menyampaikan, meski hanya 5 MWp, bagi Kupang ini merupakan tambahan yang cukup signifikan, mengingat daya efektif listrik di Kupang adalah 68 MW, yang sebenarnya sudah memasuki situasi krisis karena reserve margin-nya sangat minimal.

Selain itu, saat ini juga masih terdapat antrian yang pemasangan listrik hingga 64 MW. Kawasan industri terpadu Kupang juga sebenarnya sudah siap. Hanya saja terkendala pasokan listrik.

Untuk itu, PLN dan Pemerintah Daerah Kupang berencana untuk mengembangkan PLTS seluas 7 hektar ini.

PLTS dengan total investasi US$ 11,2 juta ini diharapkan juga dapat menjadi milestone bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang merupakan komitmen pemerintah.

Sistem PLTS Grid-Connected yang digunakan pada PLTS ini memungkinkan pembangkit tenaga surya ini bekerja secara paralel dan terhubung langsung dengan jaringan listrik utama sehingga tidak menggunakan sistem baterai karena listrik yang dihasilkan langsung dialirkan ke jaringan listrik eksisting pada siang hari.

Sistem ini terdiri dari rangkaian panel modul surya, sistem inverter, sistem proteksi elektrik, dan perangkat interkoneksi jaringan. Sistem PLTS Grid-Connected ini sudah dibangun di dua lokasi yaitu Bangli dan Karangasem, Bali dengan total daya masing-masing sebesar 1 MWp.

Dalam dua minggu ini telah dilakukan uji coba IPP PLTS Oelpuah, dan berhasil memasok listrik yang sebesar 4 MWp. Di musim hujan seperti sekarang ini, PLTS ini tetap mampu menyalurkan listrik sebesar 27% dari kapasitas normal.

PLTS Kupang ini mulai dibangun pada Januari 2015. Secara kontrak seharusnya baru selesai pada Juni 2016. Dengan demikian, pembangunan ini selesai 6 bulan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

(ang/ang)

Jakarta, 28 December 2015

Air Minum & Sanitasi: Anggaran Rp14 Triliun Disiapkan

Bisnis, 17 Desember 2015, Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp14 triliun untuk implementasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas III pada 2016 hingga 2019.

Air Minum

 

Jakarta, 28 December 2015

Infrastruktur : Presiden Minta Lakukan Terobosan

Kompas, 17 Desember 2015, Presiden meminta kementerian dan lembaga mengerjakan proyek infrastruktur sejak awal Januari 2016. Selain itu, terobosan diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Hingga saat ini, 3.538 paket proyek senilai Rp 32,17 triliun sudah dilelang.

“Pesan Presiden yang pertama adalah segera laksanakan (proyek). Jadi, awal Januari nanti harus sudah kerja semua. Pesan kedua, Presiden meminta untuk dilakukan terobosan-terobosan. Beliau meminta jangan terjebak pada rutinitas. Dua hal penting itu dipesankan Presiden untuk pelaksanaan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) 2016,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (16/12), di Jakarta.

Menurut Basuki, Presiden meminta pengerjaan proyek dilakukan sejak awal tahun agar tidak menumpuk di semester kedua. Belanja pemerintah diharapkan menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terobosan diperlukan agar pembangunan tidak terhambat regulasi yang berbelit.

Dari sekitar 10.000 paket proyek yang dilelang, Kementerian PUPR telah melelang 3.538 paket proyek senilai Rp 32,17 triliun.

Basuki menambahkan, pihaknya sudah mempersiapkan dokumen kontrak untuk paket proyek tersebut. Dengan demikian, saat pemenang lelang sudah ditentukan, tanda tangan kontrak langsung dilakukan.

Menurut Basuki, dengan turunnya DIPA, tanda tangan kontrak dapat segera dilakukan pada Desember 2015. Namun, pencairan anggaran tetap dilakukan di awal Januari nanti.

Selain itu, lanjut Basuki, pihaknya akan memeriksa kembali proyek yang menggunakan kata-kata bersayap, misalnya dengan menggunakan istilah “memfasilitasi” dan “memberdayakan”. Setidaknya, nilai-nilai proyek yang menggunakan kata-kata bersayap seperti itu mencapai Rp 650 miliar. “Kami sepakat dengan para eselon 1 tidak melaksanakannya dulu. Kita akan lihat kegiatannya apa. Fasilitasi berarti membangun saluran air, misalnya. Itu akan kami ganti dengan mengganti saluran air. Jadi jelas,” katanya.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati, pembangunan sejak awal tahun akan ikut mendorong ekonomi. Namun, jangan sampai proyek yang sudah dimulai akan dievaluasi di dalam mekanisme APBN-P 2016. “Perencanaan dan desain proyek harus matang,” katanya. (NAD)

Jakarta, 28 December 2015

Megaproyek Pembangkit 25.000 MW: Pemerintah Bantu Bebaskan Lahan

Bisnis, 23 Desember 2015, Pemerintah segera turun tangan membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan pembangunan listrik berkapasitas total 35.000 megawatt, guna memastikan megaproyek tersebut dapat selesai dengan target pada 2019.

“Pokoknya untuk masalah lahan kami [pemerintah] akan bantu. Nanti diserahkan langsung ke Menteri Agraria dan Tata Ruang,”, ujar Presiden Joko Widodo saat bertatap muka dengan 150 mitra kerja PLN di Istana Negara, Senin (22/12).

 MegaProyek