IIF berkomitmen untuk menjadi katalis utama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen tersebut, IIF harus membangun lingkungan bisnis yang sehat, terbuka, kondusif, jujur, dan transparan.

Kami membentuk sistem pelaporan aktivitas mencurigakan melalui Whistleblowing System (WBS).
WBS menyediakan sarana dan kesempatan bagi karyawan IIF dan/atau pihak ketiga untuk melaporkan upaya korupsi, praktik penipuan, praktik kolusi, serta praktik pemaksaan yang dilakukan oleh karyawan IIF dan/atau pihak ketiga.

Apabila satu atau lebih dari aktivitas yang dicurigai sebagaimana disebutkan di atas terjadi, maka Laporan Pengungkapan (Disclosure Report) harus dibuat dan disampaikan, sebaiknya secara tertulis untuk memastikan kejelasan deskripsi dan pemahaman terhadap isu yang dilaporkan. Laporan tersebut dapat diketik atau ditulis tangan dengan jelas, baik dalam bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia.

Aktivitas yang dicurigai harus dilaporkan dalam bentuk surat pengantar yang memuat identitas pihak pelapor (selanjutnya disebut Pelapor atau Whistleblower).
Pelapor atau laporan anonim diperbolehkan apabila disertai dengan bukti pendukung yang memadai, informasi yang cukup, serta indikasi kuat bahwa telah terjadi tindakan penipuan/korupsi, yang dapat menjadi dasar dilakukannya penyelidikan lebih lanjut.

Laporan pengungkapan harus bersifat faktual, tidak berspekulasi, tanpa itikad buruk, serta berisi informasi yang sedetail mungkin untuk memastikan penilaian yang tepat, menindaklanjuti kekhawatiran yang disampaikan, dan melaksanakan prosedur investigasi.

Untuk menyampaikan Laporan Pengungkapan, pelapor dapat menggunakan Formulir Pelaporan Pengungkapan yang tersedia di situs web IIF.

1. IIF menerapkan kebijakan tanpa tindakan balasan (non-retaliation) terhadap whistleblower yang melaporkan tindak kecurangan dan korupsi.
   IIF berkomitmen untuk mendukung dan melindungi whistleblower yang melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, agar terhindar dari tindakan balasan maupun diskriminasi.
   IIF juga berkomitmen untuk melindungi karier karyawan yang melaporkan dugaan kecurangan, selama mereka tidak terlibat dalam aktivitas penipuan atau korupsi tersebut.
2. IIF memberikan perlindungan kepada whistleblower yang menyampaikan laporan sesuai dengan kebijakan ini.
   IIF juga memberikan perlindungan dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan balasan terhadap whistleblower.
   Sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan tindakan balasan terhadap pelapor dapat berupa denda dan hukuman penjara.

1. Email: [email protected]
2. Telephone: (+62) 21 5082 6600 ext 5076 (Internal Audit)
3. Letter: Prosperity Tower 55th floor, District 8,. Sudirman Central Business District Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Attn: Internal Audit

Izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan perhatian Anda.

Mekanisme Penanganan Laporan Whistleblowing

Audit Internal bertanggung jawab untuk mengelola dan mencatat informasi yang diterima melalui mekanisme pengungkapan serta melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan informasi sebelum proses lebih lanjut dilakukan. Status pengungkapan harus dipantau dan diperbarui sesuai dengan tahapan penyelesaiannya.

Audit Internal akan melakukan pengumpulan fakta awal untuk menilai apakah laporan akan ditindaklanjuti melalui proses eskalasi kepada Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi beserta usulan rencana aksi.

Setelah melakukan pengumpulan fakta,  Audit Internal akan melaporkan lebih lanjut pengungkapan tersebut kepada Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi, dalam hal Dewan Direktur bukan terduga pelaku praktik kecurangan. Laporan dan rencana aksi yang diusulkan selanjutnya akan dibahas dan disimpulkan dalam rapat Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi. Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi akan memutuskan tindak lanjut yang diperlukan, antara lain:

·          Menolak pengungkapan tersebut apabila tidak memenuhi persyaratan;

·          Menugaskan Audit Internal untuk membentuk Tim Investigasi;

·          Menugaskan investigator eksternal atau auditor eksternal yang ahli dalam investigasi, apabila diperlukan;

·          Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

·          Mewajibkan penerapan pengendalian internal tambahan oleh IIF.

Apabila Dewan Direksi dicurigai melakukan praktik kecurangan, Audit Internal akan langsung melaporkan dan mengusulkan rencana aksi untuk pengungkapan tersebut kepada Komite Audit.

Apabila Dewan Komisaris dicurigai sebagi pihak yang melakukan praktik kecurangan, Audit Internal akan mengeskalasi pengungkapan tersebut kepada Komite Audit dan mengusulkan rencana aksi, sebagai berikut:

·          Apabila terduga adalah anggota Komite Audit, terduga harus dikeluarkan dari rapat Komite Audit yang membahas masalah tersebut.

·          Mengeskalasi pengungkapan lebih lanjut melalui saluran WBS pemegang saham, jika terduga merupakan pihak yang ditugaskan untuk mewakili pemegang saham.

·          Mengusulkan penunjukkan pihak eksternal independen untuk melakukan investigasi lebih lanjut serta melaporkan kepada pemegang saham atas setiap pelanggaran, korupsi, kecurangan, atau pelanggaran hukum/aturan/kebijakan yang telah dikonfirmasi.

Tim investigasi hanya dapat dibentuk berdasarkan penugasan  dari Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi atau Komite Audit, yang mencakup unit Corporate Legal, Operational Risk, Human Resources, dan Kepala Divisi lainnya sebagai tenaga ahli atau pihak eksternal, seperti investigator profesional atau pejabat pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak eksternal yang terlibat dalam investigasi harus menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan IIF. Tim investigasi dipimpin oleh Audit Internal, yang bertanggung jawab untuk memastikan proses investigasi dan menjaga kerahasiaan seluruh aspek pengungkapan dan investigasi.

Hasil investigasi akan dilaporkan kepada Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi dan Komite Audit, jika Dewan Direksi bukan terduga pelaku praktik kecurangan, atau kepada Komite Audit, jika Dewan Direksi adalah terduga pelaku atas praktik kecurangan. Audit Internal akan berkoordinasi dengan Operational Risk untuk memperbarui status kasus tersebut dalam Laporan Manajemen Risiko Triwulanan. Audit Internal akan memantau pelaksanaan rencana aksi dan melaporkan perkembangan penyelesaiannya kepada Komite Pencegahan Fraud dan Korupsi dan/atau Komite Audit secara berkala setiap enam bulan.

Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor